Karimun – Menteri Pertanian Republik Indonesia, DR. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran meninjau langsung gudang barang bukti dan memberikan respons keras terkait penangkapan 1.000 ton beras ilegal.
Mentan Amran menegaskan bahwa tindakan penyelundupan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan 115 juta petani di seluruh Indonesia. Ia meminta pihak kepolisian, Satgas Pangan, dan kejaksaan untuk membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Presiden sudah mengumumkan swasembada beras di tingkat nasional dan internasional. Jangan ganggu swasembada kita. Mereka yang melakukan ini adalah pengkhianat bangsa. Bayangkan, hanya demi keuntungan 2-3 orang, mereka mengkhianati nasib 115 juta petani kita,” tegas Amran Sulaiman dengan nada bicara yang lugas.
Mentan menyoroti kejanggalan rute pengiriman beras tersebut. Beras diketahui berasal dari Tanjungpinang—daerah yang tidak memiliki lahan sawah—dan rencananya akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan. Padahal, Palembang saat ini sedang mengalami surplus beras sebesar 1,1 juta ton dengan total produksi mencapai 3,5 juta ton.
“Ini sangat tidak masuk akal dan kuat dugaan adalah hasil penyelundupan. Stok beras nasional kita saat ini justru yang tertinggi sejak Indonesia merdeka, mencapai 3,2 juta ton hingga akhir tahun. Jadi, memasukkan beras secara ilegal di saat kita surplus adalah tindakan yang tidak benar,” tambahnya.
Andi Amran Sulaiman juga memperingatkan bahaya masuknya komoditas tanpa prosedur karantina dan bea cukai. Ia berkaca pada kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun 2022-2023 yang melumpuhkan sektor peternakan akibat impor daging ilegal yang membawa penyakit. Kerugian negara saat itu mencapai Rp135 triliun dengan populasi sapi yang menyusut drastis.
“Bukan sekadar nilai ekonominya, tapi bakteri dan penyakit yang dibawa bisa menghancurkan pertanian dan peternakan kita. Terkait beras 1.000 ton ini, saya minta segera dimusnahkan. Jangan diberi ampun dan usut siapa saja pemain di dalamnya,” kata Mentan.
Sebagai langkah solutif bagi wilayah Kepulauan Riau yang tidak memiliki lahan sawah, Menteri Pertanian meminta Perum Bulog untuk segera membangun gudang penyimpanan di wilayah tersebut.
Hal ini bertujuan agar stok pangan masyarakat Kepri tetap terjaga dan harga beras tetap stabil tanpa harus bergantung pada pasokan yang tidak resmi.
Kunjungan ini diakhiri dengan instruksi tegas agar seluruh instansi, mulai dari DJBC, Mabes Polri, Polda, TNI, hingga Kejaksaan, tetap kompak berkolaborasi menjaga kedaulatan pangan nasional dari ancaman praktik ilegal. (RC)
