Karimun – Kabupaten Karimun terus mematangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas nutrisi dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Hal ini terlihat pada pelaksanaan Rakor dan Pembaharuan MoU Tahun 2026 antara Pemkab Karimun bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis, 15 Januari 2026 di Gedung Nilam Sari, Perkantoran Bupati.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Karimun, Anas Fitrawanda menyampaikan bahwa di Karimun saat ini sudah ada 29 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mengantongi ijin operasi, 22 Dapur dintaranya sudah beroperasi, sementara 7 lainnya masih dalam proses pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait adanya kendala teknis di lapangan, Anas juga menanggapi masalah adanya siswa yang mengalami keracunan. Ia menyampaikan bahwa untuk dapur tersebut pihaknya telah meminta dilakukan renovasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN.
“Makanya dapur tersebut belum beroperasi lagi sampai dapur tersebut memenuhi standar yang ditetapkan BGN. Jika semua unsur sudah terpenuhi, seperti STLS, Sertifikat Koki dan Kelayakan air baru menu MBG bisa kembali didistribusikan,” ujar Anas.
Sementara itu, Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, S.Sos., selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Karimun menyampaikan sejak dimulainya program MBG di Karimun, sudah 29 dapur yang mendapatkan izin operasional. Dari jumlah tersebut, 22 dapur sudah aktif beroperasi dan 7 lagi masih dalam proses pembangunan dengan total jumlah penerima manfaat mencapai 65.000 orang.
Lebih lanjut, Rocky Marciano Bawole mengatakan tujuan dari Rapat Koordinasi (Rakor) dan MoU ini adalah pemerataan penyerapan penerima manfaat di SPPG. Selama ini, terdapat ketimpangan distribusi di mana ada dapur yang melayani 3.000 penerima manfaat, bahkan ada yang lebih dari 5.000 orang.
Dengan adanya juknis baru dari BGN yang dinilai semakin menyempurnakan program, diharapkan nantinya beban tersebut dibagi rata kepada 27 dapur yang sudah beroperasi dengan kisaran 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat per dapur.
Mengenai menu yang dikeluhkan oleh masyarakat, Wakil Bupati menjelaskan bahwa kendala yang dialami menyangkut bahan baku yang sulit didapatkan karena masih bergantung dari Batam. Namun, pihaknya berkomitmen untuk mencari solusi agar menu yang disajikan tidak monoton.
“Kendala ini akan segera kita cari jalan keluarnya sehingga telur yang menjadi menu utama bagaimana caranya supaya menu yang menjadi harapan penerima manfaat seperti siswa pengennya ayam setiap hari bisa terwujud,” ujar Rocky.
Kedepan, cakupan penerima manfaat akan terus ditambah. Rocky memastikan bahwa guru yang sebelumnya belum menerima program ini sekarang akan mendapatkannya, begitu juga dengan para lansia di Kabupaten Karimun. (RC)
