KARIMUN, kabarfaktual.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dalam memangkas birokrasi dan mempermudah masuknya investasi kini resmi memasuki babak baru. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karimun sukses melaksanakan soft launching di Gedung MPP Karimun, Jumat (29/05/2026).
Acara peresmian dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah, serta Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, S.Sos., M.M. Turut hadir jajaran Forkopimda mulai dari Dandim 0317/TBK Letkol Inf Andit Franata, Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani, jajaran Kepala OPD Provinsi Kepri dan Kabupaten Karimun, hingga para tamu undangan.
Gubernur Kepri: Kesinambungan Pemimpin Bikin Gedung MPP Tak Mangkrak
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengapresiasi setinggi-tingginya atas diresmikannya MPP Karimun. Kehadiran pusat pelayanan satu pintu ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan pelayanan publik yang optimal.
Ansar menyebutkan bahwa MPP Karimun merupakan MPP keempat yang resmi beroperasi di Provinsi Kepri, setelah sebelumnya hadir di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang.
”Semoga MPP ini terus berkembang sehingga menambah keyakinan investor untuk datang dan mendapatkan layanan perizinan di sini. Saya berharap agar MPP ini terus dievaluasi dan diperluas dengan layanan yang belum terakomodir,” ujar Ansar Ahmad.
Melihat rekam jejaknya, Ansar mengakui proses pembangunan Gedung MPP ini melewati proses panjang yang tidak mudah. Pembangunan fisik ini dimulai sejak masa Bupati Nurdin Basirun, diteruskan oleh Aunur Rafiq, hingga akhirnya dituntaskan secara apik di era Bupati Ing. H. Iskandarsyah. Karena keterbatasan APBD, pembangunan memang wajib dilakukan bertahap dan berkelanjutan.
“Ini membuktikan pentingnya kesinambungan antara pemimpin yang terdahulu dengan pemimpin berikutnya. Hari ini kita melihat komitmen Bupati Iskandarsyah yang menunjukkan gedung ini tidak mangkrak, melainkan dapat diselesaikan dengan baik,” puji Gubernur Kepri.
Integrasikan 17 Layanan: Gabungan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD
Sementara itu, Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, memaparkan bahwa kehadiran MPP ini bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang rumit demi kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha.
Saat ini, MPP Karimun sudah siap mengintegrasikan 17 jenis pelayanan publik. Komposisinya terdiri dari:
10 Layanan dari Instansi Vertikal, 2 Layanan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & BUMD sisanya instansi Pemerintah Daerah
“Pada prinsipnya pembangunan harus berkelanjutan. Mana yang kurang kita perbaiki dan mana yang sudah baik akan kita pertahankan,” tegas Bupati Karimun.
Rencana Pengembangan: Lantai 2 Jadi Auditorium, Layanan Jangkau Desa dan Pulau
Pemkab Karimun juga sudah menyusun rencana matang untuk mengoptimalkan fasilitas gedung ini ke depan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun, Budi Setiawan, S.T., M.M., menjelaskan bahwa penyempurnaan pengerjaan gedung akan segera dilanjutkan.
”Penyempurnaan pengerjaan lantai 2 akan dikerjakan pada APBD Perubahan (APBD-P) 2026 dan dilanjutkan pada APBD Murni tahun 2027. Rencananya, lantai 2 ini akan difungsikan sebagai ruang pertemuan atau auditorium,” ungkap Budi Setiawan.
Selain perluasan fasilitas gedung, Bupati Iskandarsyah menambahkan visi jangka panjangnya untuk membawa sistem MPP ke tingkat kelurahan dan desa. Mengingat geografis Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau-pulau, terobosan ini disiapkan khusus untuk mempermudah administrasi kependudukan (Adminduk).
”Ke depan akan dikembangkan sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Jadi untuk pengurusan KTP atau Kartu Keluarga (KK), masyarakat di pulau-pulau tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke pusat kota,” pungkas Bupati. (*)
