Tarif Boarding Pass WNA di Pelabuhan Karimun Naik Jadi Rp 125 Ribu, GM Pelindo: Fasilitas Akan Disulap Standar Bandara

KARIMUN – PT Pelindo (Persero) Regional 1 Tanjung Balai Karimun, resmi memberlakukan penyesuaian tarif boarding pass bagi Warga Negara Asing (WNA) di pelabuhan internasional Kabupaten Karimun. Kebijakan yang menetapkan tarif sebesar Rp 125.000 ini telah mulai berjalan sejak 10 Februari 2026 lalu.

General Manager (GM) Pelindo, Joni Hutama, M.MTr, menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan setelah melalui koordinasi dan atas petunjuk Bupati Karimun Ing H. Iskandarsyah. Menurutnya, besaran tarif tersebut sudah mempertimbangkan kemampuan pasar serta perbandingan dengan pelabuhan lain.

“Kami awalnya mengajukan Rp 150.000, tetapi atas arahan Bupati, disepakati menjadi Rp 125.000. Penyesuaian ini hanya berlaku untuk WNA saja, sedangkan untuk WNI dan terminal domestik tetap tidak ada kenaikan. Jadi, tidak berdampak langsung ke masyarakat Karimun,” ujar Joni, Rabu, 18 Februari 2026.

Joni menambahkan, tarif baru ini tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan daerah lain. Sebagai perbandingan, Selat Panjang menerapkan tarif Rp 150.000, Tanjung Pinang Rp 100.000, sementara pelabuhan luar negeri seperti Johor mematok RM 32 dan Kukup RM 50.

Kenaikan tarif ini bukan tanpa alasan. Pelindo berkomitmen melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadikan pelabuhan sebagai ikon Kabupaten Karimun. Bersama BUMD, Pelindo akan melengkapi fasilitas pelabuhan dengan standar bandara mulai Semester 1 tahun 2026.

“Terminal penumpang akan dipercantik dengan nuansa Melayu yang kental. Fasilitas penunjang seperti air minum panas dan dingin gratis akan tersedia. Kami juga memprioritaskan perbaikan koridor, toilet, hingga rencana penambahan ponton guna mengantisipasi lonjakan penumpang,” jelas Joni.

Selain peningkatan pelayanan, Joni menegaskan bahwa penyesuaian tarif ini bertujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun tanpa membebani warga lokal.

Meski demikian, Pelindo tetap membuka ruang diskusi dan akan melakukan evaluasi jika kebijakan ini berdampak pada penurunan angka kunjungan wisatawan mancanegara.

“Kami siap berdiskusi. Jika nantinya kenaikan ini justru mengurangi jumlah kunjungan, tentu akan kami evaluasi kembali. Fokus kami adalah memberikan pelayanan terbaik sebagai pintu gerbang daerah,” pungkasnya. (RC)