KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten tahun 2026 sebagai kelanjutan dari rangkaian aspirasi yang telah dihimpun mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Ruang Rapat Cempaka Putih Perkantoran Bupati, Kamis (26/02/2026).
Proses perencanaan yang disusun secara berjenjang ini nantinya akan dibawa ke tingkat provinsi hingga pemerintah pusat guna memastikan pembangunan di Kabupaten Karimun berjalan selaras dan berkelanjutan.
Dasar dari perencanaan ini merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang telah memiliki fase dan skala prioritas di setiap tahunnya. Untuk proyeksi pembangunan tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Karimun mengarahkan fokus utama pada penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
“Sebenarnya Pemkab Karimun sudah memiliki RPJMD 2025-2029 dan setiap tahun ada fase-fasenya, skala prioritas. Nah untuk tahun 2027 masa untuk kita penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan dan ini yang sedang kami rancang,” ujar Bupati Karimun.
Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tengah disusun ini diharapkan mampu menjadi jawaban nyata atas berbagai tantangan pembangunan dan persoalan sosial yang dihadapi daerah saat ini. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian serius adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang mencatat angka sebanyak 232 orang di Kabupaten Karimun. Bupati Iskandarsyah mengatakan hal ini harus dilakukan secara bersama-sama.
“Kami berharap perencanaan RKPD yang kita susun akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi. Selanjutnya pengentasan kemiskinan ekstrem sebanyak 232 orang. Ini harus secara keroyokan kita untuk mnyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem ini,” tegasnya.
Selain masalah kemiskinan, fokus besar pemerintah pada tahun 2027 adalah menuntaskan status satu desa tertinggal yang ada di Karimun, yakni Desa Selat Mi yang dari dulu hingga sekarang tidak kunjung selesai. Upaya intensif untuk mengangkat status Desa Selat Mi ini sebenarnya sudah mulai difokuskan sejak tahun 2026 sebagai langkah awal percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Ada beberapa indikator utama yang menyebabkan Desa Selat Mi masih menyandang status desa tertinggal, di antaranya adalah sektor ekonomi dan kesehatan yang selama ini dinilai masih kurang mendapatkan perhatian maksimal.
“Ada beberapa indikator yang menyebabkan Selat Mi masuk dalam desa tertinggal, diantaranya ekonomi, kesehatan, kurangnya perhatian 2 sektor itulah yang nanti akan kami perkuat. Selanjutnya akses transportasi yang susah, makanya nanti kami minta ada line kapal atau boat yang rutin melintasi wilayah tersebut. Kemudian listrik, kami akan bantu melalui PLTS. Inilah indikator kenapa Selat Mi masuk dalam daftar desa tertinggal. Dan terakhir dan tak kalah penting adalah pembangunan jembatan dan pelabuhan, inilah akses utama masyarakat disana,” papar Bupati.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki keterbatasan anggaran, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Strategi yang diterapkan adalah dengan menetapkan skala prioritas yang sangat ketat (super prioritas) dan aktif menjemput bola untuk mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bupati Iskandarsyah berharap keterbatasan tidak menjadi alasan karena pemerintah punya strategi untuk minta bantuan dari pusat dan provinsi.
Apalagi Kabupaten Karimun juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Provinsi Kepri, salah satunya melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang tercatat mencapai Rp 55 miliar.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan seluruh rencana strategis ini dapat terealisasi demi kesejahteraan masyarakat Karimun yang lebih merata. (RC)
