KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun tengah membidik peluang besar dalam sektor ekonomi kelautan global. Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, mengungkapkan optimisme daerahnya untuk menjadi pusat pengembangan program Blue Coast (Ekonomi Biru) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Langkah strategis ini diperkuat dengan kunjungan jajaran pejabat tinggi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin langsung oleh Direktur Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta didampingi tenaga ahli dan perwakilan dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), sebuah lembaga pendanaan di bawah naungan PBB.
Istilah Blue Coast merujuk pada konsep Ekonomi Biru, yakni pemanfaatan potensi pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Bupati Iskandarsyah menegaskan bahwa program ini selaras dengan visi nasional.
“Program Blue Coast ini merupakan bagian dari upaya memperkuat Asta Cita ke-2 Presiden RI ke-8. Intinya adalah bagaimana kita mengangkat derajat nelayan dan masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera melalui potensi yang ada,” ujarnya, di Ruang Cempaka Putih, Selasa (24/02/2026).
Dalam rencana tersebut, Bupati menyarankan Kecamatan Sugie Besar sebagai lokasi utama pengembangan Blue Coast. Wilayah ini dinilai memiliki ekosistem yang komplit untuk berbagai sektor, di antaranya:
Budidaya Laut: Keramba jaring apung dan pengembangan rumput laut.
Agriculture: Integrasi pertanian di wilayah pulau-pulau kecil.
Pariwisata: Pemanfaatan hutan mangrove dan keindahan pesisir sebagai daya tarik wisata lingkungan.
Program Blue Coast bukan sekadar pengembangan ekonomi, tetapi juga misi sosial. Kabupaten Karimun yang baru saja meraih penghargaan dari BRIN terkait Indeks Daya Saing Daerah, masih memiliki satu tantangan besar (PR), yaitu Desa Selat Mi yang berstatus sebagai desa tertinggal.
“Harapan kami, melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi lewat strategi Blue Coast ini, kita mampu menghilangkan status desa tertinggal di Desa Selat Mi dan menjadikannya wilayah yang mandiri,” tambah Iskandarsyah.
Program ambisius ini didukung oleh pendanaan internasional. Total anggaran yang disiapkan melalui pendanaan PBB untuk pengembangan Blue Coast di seluruh Indonesia mencapai US$60 juta.
Jika proses seleksi dan administrasi berjalan lancar, kepastian bantuan diharapkan rampung pada pertengahan tahun ini, dengan target pelaksanaan dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Program ini direncanakan akan berlangsung selama lima tahun.
Dengan terpilihnya Karimun sebagai calon lokasi pengembangan, diharapkan infrastruktur dan taraf hidup masyarakat pesisir akan mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
