JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Islamphobia (International Day to Combat Islamphobia), setiap tanggal 15 Maret, Gerakan Nasional Anti Islamfobia (GNAI) bersama Majelis Ormas Islam Indonesia (MOI), menggelar diskusi bertajuk “Islamphobia di Tengah Liberalisme, Islamiphobia di Indonesia dan Perancangan RUU Anti Islamfobia Indonesia, di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Sabtu, (15/03/2025).
Diskusi yang dipandu oleh Sekertaris Jendral Presidium Nasional GNAI, Alexader Abu Taqi M. Masyetino, menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya, Prof.DR Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negri, Anggota Komisi III DPR RI sekaligus wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DR Hidayat Nur Wahid (HNW), dan Ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia, Adullah Al Katiri, dll.
Menurut Prof. Sudarnoto, sikap Indonesia selama ini sudah jelas dan tegas terhadap Islamphobia, sebagimana dalam kasus pembakaran Al Quran di Swedia, dan berbagai kasus lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun di dalam negeri, lanjut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri ini, Islamphobia masih banyak ditemukan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indoneisa mendorong adanya Undang-Undang terkait Islamphobia.
“Kami bersama tim sudah menyusun draf rancangan undang-undangnya dan segera diserahkan ke DPR untuk diformulasikan, dengan harapan undang-undang tersebut segera terwujud,”jelas Prof.Sudarnoto usai diskusi kepada awak media.
Disisi lain Prof. Sudarnoto juga sangat prihatin dengan kondisi di Indonesia, dimana mayoritas penduduknya Islam, tetapi Islamphobia justru tumbuh subur. Walaupun Islamphobia di Indonesia menurutnya, tidak sekasar dan sejahat seperti di USA dan Eropa yang terang-terangan menghina Islam, menyakiti bahkan sampai membunuhnya.
Kasus Islamphobia di Indonesia menurut Prof. Sudarnoto dilakukan secara halus, seperti menghilangkan pelajaran agama di sekolah, mencap umat Islam dengan label ‘Radikal’, ’ Teroris’, berusaha memisahkan agama dengan politik, dan lain sebagainya.
“Bahkan ada buku sejarah yang berusaha menghilangkan peran Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi tokoh-tokoh besar seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, Mohammad Natsir, dan tokoh-tokoh Islam lainya yang telah berjuang keras untuk memerdekakan Indonesia berusaha dihilangkan, ”jelas Prof Sudarnoto.
“Beruntung buku yang terdiri dari dua jilid tersebut tidak jadi diedarkan, setelah diprotes keras oleh para tokoh agama,”ujarnya.
Dengan alasan-alasan seperti di atas, ditambah dengan adanya resolusi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang telah mengeluarkan resolusi melawan Islamphobia, maka sudah saatnya Indonesia meratifikasi resolusi PBB tersebut dan sekaligus membuat Undang-Undang yang mengatur tentang anti kebencian terhadap agama, khususnya agama Islam.
Untuk itu, tambah Prof. Sudarnoto, MUI berinisiatif membuat naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Islamphobia.
Saat ini kami bersama ormas-ormas Islam sedang menyusun draf RUU tentang Anti Islamphobia. Sebelum diserahkan ke pemerintah dan DPR, terlebih dahulu kami diskusikan dan mencari masukan dari berbagai pihak,”jelasnya.
Senada dengan Prof.Sudarnoto, ditempat yang sama, Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, DR. Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung penuh upaya MUI dan GNAI untuk mengusulkan RUU Anti Islamphobia ke DPR atau pun ke pemerintah.
“Kami dari Fraksi PKS sangat mendukung dan berusaha memperjuangkannya di DPR,”ujar Hidayat Nur Wahid.
Menurutnya, prakarsa tersebut perlu terus disuarakan dan juga direalisasikan. “Agar Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia juga bisa memainkan perannya dalam memerangi Islamphobia, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di level global. Hal ini sebagai bentuk pengamalan terhadap Konstitusi, khususnya alinea k-4 Pembukaan UUD 1945), “ungkapnya.
Lebih lanjut menurut pria yang akrab disapa HNW, bahwa prakarsa MUI dan GNA tersebut memiliki landasan yang sangat kuar, yakni Resolusi yang di keluarkan PBB pada tanggal 15 Maret 2022 yang menetapkan bahwa tanggal 15 Maret sebagai hari Internasional dalam Memerangi Islamphoia ((International Day to Combat Islamphobia),
“PBB mendeklarasikan resolusi tersebut dipicu oleh peristiwa penembakan 51 muslim di masjid di Christchurch, Selandian Baru pada 15 Maret 2019, dan banyak peristiwa Islamphobia lainnya,”ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris Jendral Presidum Gerakan Nasional GNA, Alexander Abu Taqi M. Mayestino mengatakan bahwa Gerakan moral melawan Islamphobia di Indonesia dideklarasikan oleh sejumlah tokoh lintas organisasi agama di Masjid Agung Al-Azhar. Kebayoran Baru, Jakata Selatan pada 15 Juli 2022 lalu.
“Deklarasi GNAI ini merupakan penyikapan atas berbagai situasi yang merugikan Islam dengan berbagai stigmatisasi negative seperti ‘radikal’, intoleran, teroris, dan stigma negatif lainnya. Termasuk respon atas keluarnya deklarasi PBB tentang memerangi Islamphobia,”kata pria yang akrab di sapa Ustadz ATM ini. (ratman)
