Karimun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun menegaskan sikapnya sebagai katalisator perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karimun. Hal ini menyusul langkah tegas penegakan hukum yang dilakukan Kejari dengan menetapkan dan menahan dua tersangka, Kepala Desa berinisial M dan seorang makelar tanah berinisial Dj, dalam kasus dugaan korupsi penerbitan 44 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) fiktif di Desa Sugie.
Penahanan kedua tersangka, yang kini mendekam di Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun, menjadi pintu masuk bagi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karimun, DR. Denny Wicaksono, untuk memberikan himbauan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten, agar segera melakukan pembenahan total dan pengelolaan administrasi pertanahan secara menyeluruh.
Penegakan Hukum Sejalan Asta Cita Jaksa Agung
Kajari Denny Wicaksono menyatakan bahwa penegakan hukum ini adalah perwujudan nyata dari Perintah Harian Jaksa Agung, yang berorientasi pada pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Penegakan hukum ini diharapkan menjadi momentum pembenahan bagi Pemerintah tingkat Desa maupun Pemerintah Kabupaten Karimun. Administrasi pertanahan harus adil, profesional, dan taat aturan,” tegas DR. Denny Wicaksono, Rabu, 29 Oktober 2025.
Kasus Sugie: Surat Tanah Fiktif di Lahan Mangrove
Kasus yang melatarbelakangi imbauan ini bukanlah perkara ringan. Tersangka M (Kepala Desa) dan Dj diduga bekerja sama menerbitkan 44 Surat Sporadik di lahan yang diketahui merupakan Mangrove lebat dan diduga Kawasan Hutan, serta menggunakan nama masyarakat fiktif atau yang tidak pernah menguasai lahan tersebut.
Keduanya kini dijerat dengan Pasal 9 jo Pasal 15 jo Pasal 12 huruf a jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dua Poin Krusial untuk Pemda dan Desa
Kajari secara spesifik menekankan dua poin krusial yang wajib diperhatikan oleh Pemda dan seluruh jajaran Desa dalam menertibkan tata kelola pertanahan:
Rasa Keadilan Masyarakat: Pemerintah harus memperhatikan hak dan rasa keadilan masyarakat dalam setiap proses administrasi pertanahan.
Kelestarian Kawasan Mangrove: Perlindungan terhadap kawasan mangrove di Karimun harus menjadi bagian tak terpisahkan dari penertiban administrasi ini, mengingat praktik korupsi di Sugie diduga melibatkan penyerobotan kawasan lindung.
Kunci Stabilitas Ekonomi dan Investasi
Menutup pernyataannya, Denny Wicaksono menegaskan bahwa ketertiban tata kelola pertanahan adalah kunci fundamental bagi masa depan ekonomi Kabupaten Karimun.
“Dengan tertib dan taat hukumnya pengelolaan Administrasi Pertanahan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Karimun, kami berharap dapat menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan terjamin kepastian hukumnya di Kabupaten Karimun,” pungkasnya.
Kejari berharap langkah penegakan hukum ini benar-benar menjadi katalisator bagi terciptanya tata kelola pertanahan yang bersih, profesional, dan menjamin hak-hak masyarakat serta lingkungan. (RC)
