Jakarta – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai wacana pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia (BCA) oleh pemerintah merupakan narasi yang berbahaya, sesat, dan bisa merusak sistem ekonomi-politik nasional.
Menurutnya, ide yang berasal dari salah satu partai politik dan DPR tersebut tidak memiliki dasar dan justru mengancam stabilitas perbankan. “Ada saja akhir-akhir ini narasi dan ide berbahaya yang tidak waras. Tidak ada angin, tidak ada sebab, tiba-tiba ada narasi dan usul yang datang dari partai politik (PKB) dan DPR agar pemerintah mengambil alih paksa saham BCA. Ide ‘hostile take over’ seperti ini jika digiring ke politik dan kekuasaan sangat berbahaya karena jika diteruskan sistem ekonomi politik Indonesia akan rusak dan menjadi hutan rimba, yang menyesatkan,” tegas Didik, 22 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Didik menjelaskan bahwa pasca-reformasi, perbankan nasional telah mengalami restrukturisasi yang panjang dan melelahkan, namun berhasil memperkuat sistem keuangan Indonesia. Ia menambahkan, pengalaman krisis 1998, 2008, hingga pandemi Covid-19 membuktikan ketahanan perbankan nasional.
Didik juga mengingatkan bahwa mengusik kepemilikan bank swasta akan berdampak serius pada kepercayaan pasar. “Kini ada ide sesat, tidak wajar dan bisa dianggap tidak waras untuk mengusik dunia perbankan agar bank swasta diambil alih oleh negara. Jika ini dilakukan, maka kepercayaan pasar akan runtuh. Bank tidak akan dipercaya dan tidak bakal ada yang menyarankan investasi di BCA lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kinerja BCA maupun bank-bank Himbara harus dilihat sebagai pilar perekonomian nasional yang berkontribusi signifikan, baik dalam mendukung dunia usaha maupun membayar pajak dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ide pengambilalihan tersebut disebutnya sebagai “tindakan anarkhi politik kebijakan.”
Meski demikian, Didik menyambut positif klarifikasi dari Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani, yang menegaskan tidak ada rencana pemerintah maupun Danantara untuk mengakuisisi saham mayoritas BCA. “Enggak ada,” jawab Rosan singkat usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi XI DPR RI, 19 Agustus 2025.
Didik menekankan, ketegasan pemerintah diperlukan untuk membendung spekulasi politik dan melindungi iklim usaha. “Ketegasan seperti ini penting untuk menghalau bandit-bandit pemburu rente, yang menghembuskan narasi sesat tersebut. Negara harus menjaga dan membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat – bukan sebaliknya masuk ke dalam pasar, ikut campur tangan secara tidak bermutu, yang kemudian merusaknya,” pungkasnya (rat/td)
